Presiden Jokowi memberi peringatan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.
Diduga pencaplokan melalui manipulasi data itu melibatkan oknum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jakarta Utara dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sofyan A. Djalil kembali ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengisi Menteri Administrasi Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional (ATR BPN)
Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).
Syahrul mengklaim, data pangan yang disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (PBS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah selesai sejak 1 Januari.
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini.
Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.
Kalangan dewan mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menerima dan menyetujui desakan Komisi II DPR agar sertifikat elektronik ditunda pemberlakuannya.